Displaying items by tag: kajian

Tim peneliti LOGOV Celebes melakukan kajian cepat terkait potensi Pesanggrahan Malino yang ada di destinasi wisata Malino Kabupaten Gowa. Kajian ini dilakukan atas permintaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gowa yang mulai memberi perhatian lebih terhadap setiap komponen retribusi yang dikelola oleh Disparbud Gowa, khususnya Pesanggrahan Malino yang dianggap memiliki potensi besar namun belum dioptimalkan dengan baik.

Secara umum, kajian ini memberi gambaran tingginya potensi Pesanggrahan Malino sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Gowa. Bahkan Pesanggrahan Malino ini dapat menjadi salah satu penopang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa. Sejumlah skema dan strategi dalam pengembangan dan perbaikan Pesanggrahan Malino agar dapat menjadi lebih berdaya saing dan kompetitif dengan akomodasi dan penginapan lainnya dijabarkan pada kajian ini.

Dalam mendiseminasi hasil kajian yang telah dilakukan, tim peneliti LOGOV Celebes telah menjabarkan hasil kajiannya ke dalam mini paper yang dapat diakses dengan mengunduh lampiran di bagian bawah (kolom kuning) halaman ini.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas mengadakan kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kota Makassar. Dalam kesempatan ini, P2KP Unhas melibatkan tim peneliti dari LOGOV Celebes. Tema intensifikasi merujuk pada peningkatan intensitas pungutan retribusi dari subjek maupun objek retribusi yang selama ini belum terjangkau melalui usaha pungutan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar. Sementara itu, ekstensifikasi merujuk pada upaya memperluas subjek dan objek retribusi atau melakukan penyesuaian tarif retribusi guna memperluas kegiatan penarikan retribusi. Kajian ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja penarikan retribusi serta membuka peluang untuk menambah sumber-sumber pendapatan baru melalui penarikan retribusi. Kajian dijalankan dalam rentang waktu satu bulan, dimulai pada awal Mei 2018 sampai pada pertengahan Juni 2018. Tim kajian dipimpin oleh Dr. Nursini, S.E., M.S. dari P2KP Unhas.

Tahap awal pengerjaan kajian dilakukan dengan mengadakan rapat bersama antara tim ahli kajian yang diisi oleh para peneliti dari P2KP Unhas dan LOGOV Celebes, dengan Bapenda Kota Makassar yang menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi Kota Makassar. Dari rapat bersama ini, OPD pengelola retribusi menjelaskan pencapaian penarikan retribusi serta pandangan-pandangan umum terkait upaya peningkatan penarikan retribusi Kota Makassar. Pandangan-pandangan umum inilah yang kemudian dieksplorasi lebih jauh lagi oleh tim ahli dengan masing-masing melakukan wawancara mendalam kepada pengelola retribusi. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penarikan retribusi yang selama ini telah berjalan. Dengan memahami proses penarikan retribusi, tim kajian dapat mengidentifikasi peluang intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi Kota Makassar.

Hasil kajian menemukan bahwa ketersediaan data subjek pajak yang lengkap menjadi masalah utama dalam mengintensifkan penarikan retribusi. Retribusi layanan pemeliharaan makam misalnya. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemakaman, sebagai pengelola retribusi pelayanan pemeliharaan pemakaman, tidak memiliki data lengkap mengenai orang-orang yang dimakamkan dalam lahan penguburan milik Pemerintah Kota Makassar. Objek retribusi pemeliharaan makam adalah seluruh makam yang menempati lahan penguburan Pemkot Makassar dengan tarif 50 ribu rupiah setiap tahunnya. Sayangnya UPT Pemakaman hanya memiliki data pemakaman dalam tiga tahun terakhir, sehingga kinerja penagihan retribusi hanya mampu menjangkau keluarga orang-orang yang dimakamkan dalam tiga tahun terakhir tersebut. Masalah ketersediaan basis data ini juga ditemukan dalam objek retribusi lainnya. Selain itu, tidak ada insentif tambahan bagi tenaga penagih retribusi. Hal ini kami temukan pada proses penagihan retribusi persampahan. Tidak optimalnya pemberian insentif bagi tenaga penagih berimplikasi pada tidak optimalnya juga kinerja penagihan personil tersebut.  Hasil kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Bapenda Kota Makassar untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.