Pimpinan LOGOV Celebes yang juga merupakan dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB UH) Abdul Madjid Sallatu menghadiri rapat kerja yang diadakan oleh FEB UH. Rapat kerja tersebut dilaksanakan pada 27-29 april 2018 bertempat di Malino Kabupaten Gowa dan mengusung tema arah pengembangan FEB UH ke depan, yaitu konsolidasi dan konsistensi menuju digitalisasi pendidikan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para dosen senior FEB UH seperti Taslim Arifin, Hamid Paddu dan Tajuddin Parenta.

Dalam paparannya, Abdul Madjid Sallatu menekankan pada pentingnya 3 (tiga) hal yaitu: 1) FEB UH harus tampil di depan sebagai pelaku pembangunan sektor pengetahuan; 2) Pemerintah, baik pusat dan daerah harus mampu menghasilkan kebijakan publik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Olehnya itu, FEB Unhas harus menangkap peluang tersebut; dan 3) FEB UH seyogyanya mengembangkan pohon penelitian yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan mahasiswa S2 dan S3 yang dimiliki.

Pimpinan LOGOV Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu dilantik sebagai Sekretaris IKAL (Ikatan Alumni Lemhanas) Sulawewi Selatan. Kegiatan pelatikan ini berlangsung pada tanggal 17 Maret 2018 bertempat di kantor Pusat PT. Pelindo IV Pelabuhan Makassar. Turut hadir dalam pelantikan tersebut adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Syahrul Yasin Limpo yang juga dilantik sebagai Ketua IKAL Sulawesi Selatan, Gubernur Lemhanas, Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, beberapa pejabat dan mantan pejabat lingkup Sulawesi Selatan, serta tokoh masyarakat Sulawesi Selatan.

Pelantikan pengurus IKAL Sulawesi Selatan dirangkaikan dengan dialog kebangsaan dengan tema “Kepentingan Nasional dan Pembangunan KTI”. Tampil sebagai pembicara, Direktur Logov Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu menyampaikan pentingnya pemerintah memerhatikan kepentingan pembangunan di KTI sehingga tidak memperparah ketimpangan wilayah di Indonesia. Dalam kesempatan ini pula, beliau menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah yang telah berperan dalam mendorong pembangunan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,23 persen. Angka ini membawa Provinsi Sulsel sebagai provinsi peringkat kedua dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Capaian yang diraih tentu tidak terlepas dari peran serta para pelaku ekonomi, termasuk para akademisi yang banyak menyumbangkan pemikirannya untuk perbaikan ekonomi di Sulsel. Menyadari hal tersebut, maka Gubernur Provinsi Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan apresiasinya kepada sejumlah tokoh/pelaku ekonomi yang telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Abdul Madjid Sallatu (AMS), pimpinan LOGOV Celebes, merupakan salah satu yang mendapatkan penghargaan tersebut. SYL memberikan penghargaannya secara langsung kepada AMS atas kontribusinya dalam pembangunan Sulawesi Selatan selama periode kepemerintahnnya (2008-2018) pada tanggal 4 April 2018 di Balai Lakipadada Rujab Gubernur Sulsel. Menurut SYL, AMS berhak menerima penghargaan tersebut karena telah memberikan kontribusi pemikiran di bidang ekonomi, khususnya pada pembangunan Sulsel. Tidak hanya AMS, SYL juga memberikan penghargaannya kepada 164 tokoh, figur, maupun institusi/lembaga yang berperan aktif dalam berbagai bidang, antara lain pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, pengembangan dan teknologi dan inovasi, lingkungan hidup, infrastruktur, politik hukum dan keamanan, serta pengawasan. Kedepannya, SYL mengharapkan akan banyak lahir sosok/figur/institusi yang memberikan kontribusi positif pada Sulawesi Selatan. [DA]

Selasa, 12 September 2017, Pimpinan LOGOV Celebes, Bapak Abdul Madjid Sallatu mengunjungi Gubernur Provinisi Sulawesi Selatan Periode 2014-2018, Bapak Syahrul Yasin Limpo. Kunjungan Pimpinan LOGOV Celebes didasarkan pada niatan untuk menyampaikan konsep penanganan ketimpangan pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan. Konsep ini merupakan alternatif pendekatan yang dikembangkan oleh tim peneliti dari LOGOV Celebes.

Pertemuan tersebut digelar di Ruangan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam diskusi tersebut, Pimpinan LOGOV Celebes menyampaikan secara komprehensif terkait alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan dalam menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di daerahnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan merespon positif terhadap konsep yang ditawarkan, yang kemudian akan dibahas secara lebih lanjut untuk bisa dijadikan program penanggulangan ketimpangan pendapatan di provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2018, Bapak Syahrul Yasin Limpo juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap LOGOV Celebes yang secara aktif melakukan penelitian serta kajian untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang ada di lingkup pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan. [S]

Pada hari Sabtu, 9 Juni 2018, tim peneliti dari SMERU Research Institute menyambangi kantor LOGOV Celebes di Makassar. Pertemuan ini dilakukan atas permintaan dari tim peneliti dari SMERU untuk melakukan diskusi mendalam dengan Direktur Utama LOGOV Celebes yaitu Bapak Abdul Madjid Sallatu. Pada pertemuan tersebut, Direktur Utama LOGOV Celebes ditemani oleh tim peneliti dari LOGOV Celebes dalam memberikan input terkait topik yang diminta oleh tim peneliti SMERU. Diskusi dilakukan dengan menyasar topik terkait upaya pengembangan formulasi Indeks Pembangunan Inklusif di Indonesia, dimana provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) direncanakan sebagai pilot project dari perhitungan Indeks Pembangunan Inklusif tersebut. Hal ini mengacu pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi (7,23%) yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan (2017).

Pada kesempatan ini, tim peneliti SMERU Research Insititute dan LOGOV Celebes juga berupaya meningkatkan hubungan antar kedua lembaga penelitian agar dapat berkolaborasi di masa yang akan datang. SMERU yang berfokus pada skala nasional dan LOGOV Celebes yang berfokus pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) tentu dapat saling memberikan kontribusi dalam agenda-agenda penelitian penting, khususnya dalam bidang Ekonomi. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik serta kolaborasi yang terjadi antar kedua lembaga tersebut. [MAS]

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas mengadakan kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kota Makassar. Dalam kesempatan ini, P2KP Unhas melibatkan tim peneliti dari LOGOV Celebes. Tema intensifikasi merujuk pada peningkatan intensitas pungutan retribusi dari subjek maupun objek retribusi yang selama ini belum terjangkau melalui usaha pungutan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar. Sementara itu, ekstensifikasi merujuk pada upaya memperluas subjek dan objek retribusi atau melakukan penyesuaian tarif retribusi guna memperluas kegiatan penarikan retribusi. Kajian ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja penarikan retribusi serta membuka peluang untuk menambah sumber-sumber pendapatan baru melalui penarikan retribusi. Kajian dijalankan dalam rentang waktu satu bulan, dimulai pada awal Mei 2018 sampai pada pertengahan Juni 2018. Tim kajian dipimpin oleh Dr. Nursini, S.E., M.S. dari P2KP Unhas.

Tahap awal pengerjaan kajian dilakukan dengan mengadakan rapat bersama antara tim ahli kajian yang diisi oleh para peneliti dari P2KP Unhas dan LOGOV Celebes, dengan Bapenda Kota Makassar yang menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi Kota Makassar. Dari rapat bersama ini, OPD pengelola retribusi menjelaskan pencapaian penarikan retribusi serta pandangan-pandangan umum terkait upaya peningkatan penarikan retribusi Kota Makassar. Pandangan-pandangan umum inilah yang kemudian dieksplorasi lebih jauh lagi oleh tim ahli dengan masing-masing melakukan wawancara mendalam kepada pengelola retribusi. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penarikan retribusi yang selama ini telah berjalan. Dengan memahami proses penarikan retribusi, tim kajian dapat mengidentifikasi peluang intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi Kota Makassar.

Hasil kajian menemukan bahwa ketersediaan data subjek pajak yang lengkap menjadi masalah utama dalam mengintensifkan penarikan retribusi. Retribusi layanan pemeliharaan makam misalnya. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemakaman, sebagai pengelola retribusi pelayanan pemeliharaan pemakaman, tidak memiliki data lengkap mengenai orang-orang yang dimakamkan dalam lahan penguburan milik Pemerintah Kota Makassar. Objek retribusi pemeliharaan makam adalah seluruh makam yang menempati lahan penguburan Pemkot Makassar dengan tarif 50 ribu rupiah setiap tahunnya. Sayangnya UPT Pemakaman hanya memiliki data pemakaman dalam tiga tahun terakhir, sehingga kinerja penagihan retribusi hanya mampu menjangkau keluarga orang-orang yang dimakamkan dalam tiga tahun terakhir tersebut. Masalah ketersediaan basis data ini juga ditemukan dalam objek retribusi lainnya. Selain itu, tidak ada insentif tambahan bagi tenaga penagih retribusi. Hal ini kami temukan pada proses penagihan retribusi persampahan. Tidak optimalnya pemberian insentif bagi tenaga penagih berimplikasi pada tidak optimalnya juga kinerja penagihan personil tersebut.  Hasil kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Bapenda Kota Makassar untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Anggota Tim Peneliti LOGOV Celebes kembali melakukan kajian keuangan daerah Kota Makassar. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Anggota Tim Peneliti Local Governance (LOGOV) Celebes yang dilibatkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Tema kajian yang diusung yakni “Restrukturisasi Administrasi PAD Kota Makassar.” Pemilihan tema kajian dilatarbelakangi oleh pemungutan PAD Kota Makassar yang dinilai tidak efisien karena masih melalui tahapan administrasi yang cukup panjang. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat mengurai seluruh proses administrasi pemungutan PAD (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan), sehingga dapat memberikan solusi yang akurat terkait efisiensi dalam proses administrasi pemungutan PAD.

Kajian berjalan dalam kurun waktu pertengahan September 2018 hingga Desember 2018. Tim peneliti dalam kajian ini dipimpin oleh Dr. Nursini, S.E., M.A. yang merupakan tim ahli P2KP Unhas sekaligus sebagai tenaga ahli LOGOV Celebes. Proses awal kajian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh pengelola PAD Kota Makassar. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi retribusi, pajak daerah, dividen atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Proses selanjutnya adalah menuliskan hasil analisis dalam laporan hasil kajian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan.

Secara umum, hasil kajian menemukan bahwa terdapat inefisiensi administrasi PAD pada tahap pelaporan hasil pungutan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola PAD. Aktivitas yang dinilai tidak efisien tersebut yakni pada tahap pelaporan, masing-masing pengelola PAD akan dikumpulkan pada satu rapat rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian data yang dimiliki tiap pengelola dengan data yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Padahal, proses ini sebenarnya dapat diefisienkan dengan cara BPKAD melakukan verifikasi data kepada masing-masing pengelola PAD dalam sebuah aplikasi.

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan dari kajian yang dilakukan, maka tim peneliti menggandeng PT Tsurayya Media Transenden (perusahaan pengembang website) meluncurkan sebuah aplikasi demo sistem informasi berbasis internet. Aplikasi tersebut dapat mengintegrasikan tiga unsur yang terlibat dalam pengelolaan PAD Kota Makassar, yakni seluruh organisasi yang melakukan pemungutan PAD, Bapenda selaku koordinator pengelola PAD, dan BPKAD selaku badan pencatatan keuangan daerah. Melalui aplikasi tersebut, para pengelola PAD dapat melaporkan kinerja pengumpulan PAD yang memungkinkan Bapenda memantau capaian pendapatan dari masing-masing pengelola PAD. Selain itu, BPKAD juga dapat melakukan verifikasi data pendapatan yang dilaporkan oleh seluruh pengelola PAD melalui aplikasi yang telah terintegrasi tersebut. Dengan demikian, administrasi PAD diharapakan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kinerja pemungutan PAD dapat berjalan optimal.

Pilkada serentak telah berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu. Masyarakat telah memberikan haknya untuk memilih Bupati/Walikota atau Gubernur yang menjadi pilihanya. Salah satu prinsip utama dalam Pilkada adalah masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya. Namun apa sebetulnya faktor-faktor penting yang dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihannya?

Tulisan ini akan mengeksplorasi informasi yang bersumber data Indonesia Family Life Survey Tahun 2014. Data ini menyajikan informasi yang sangat lengkap terkait aspek-aspek perilaku kehidupan rumah tangga dan individu di Indonesia, termasuk di antaranya adalah hal penting apa saja yang dipertimbangkan individu dalam memilih Bupati/Walikota. Meskipun publikasi terakhir data ini pada tahun 2014, namun informasi yang diperoleh tetap bisa dijadikan insight untuk menggambarkan perilaku masyarakat secara komprehensif mengingat jumlah respondennya cukup besar.

Pada Kuesioner Buku 3A Modul TR, terdapat pertanyaan yang ditujukan pada individu dewasa (>15 tahun): Apakah menurut Ibu/Bapak/Sdr penting dipertimbangkan dalam memilih Bupati/Walikota? Dengan beberapa pilihan kaetgori jawaban: penampilan, popularitas, kualitas program, kesamaan afiliasi politik, kesamaan aliran kepercayaan atau agama, kesamaan etnis, pengalaman dalam pemerintahan, pertimbangan gender, besarnya uang kampanye (“uang transport), dan umur. Seluruh pilihan tersebut dijawab oleh responden “Ya” atau “Tidak”. Jika jawaban “Ya”, artinya responden menilai faktor itu penting. Sebaliknya, jika jawaban “Tidak”, artinya responden menilai faktor itu tidak penting. Adapun jumlah responden yang dianalisis sebanyak 31.398 individu.  

Secara umum, sebagian besar responden (>90%) menilai faktor kualitas program dan pengalaman calon Bupati/Walikota dalam pemerintahan adalah hal penting dalam memilih Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cukup rasional dalam menentukan pilihannya. Faktor-faktor inilah yang memang seyogianya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan Bupati/Walikota.

Sementara itu, faktor-faktor lain seperti penampilan, popularitas, kesamaan afiliasi politik, kesamaan aliran kepercayaan atau agama, kesamaan etnis, gender, dan umur juga dinilai penting (>50%). Memang faktor-faktor ini masih melekat di tengah masyarakat kita, meskipun proporsi responden yang setuju bahwa faktor ini penting hanya berkisar 50 – 70%.

Sebaliknya, faktor besarnya uang kampanye (“uang transport”) kurang begitu penting, dimana hanya 40% responden menilai bahwa uang kampanye menjadi pertimbangan dalam memilih Bupati/Walikota. Sebagian besar masyarakat sepertinya menyadari bahwa pemberian berupa uang atau barang dari calon Bupati/Walikota merupakan perilaku yang tidak tepat, sehingga hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan Bupati/Walikota. Akan tetapi, edukasi tetap perlu dilakukan kepada masyarakat mengingat angka 40% tersebut masih terbilang tinggi.

Randi Kurniawan

Lampiran:

Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 7,23 persen pada tahun 2017, tertinggi kedua di Indonesia. Struktur perekonomian yang mendominasi adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (22,89 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,94 persen), industri pengolahan (13,71 persen), dan konstruksi (12,74 persen). Lalu bagaimana jika struktur perekonomian tersebut di disagregasi hingga level desa? Bagaimana pula ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan utama masyarakat di desa? Dan terakhir, bagaimana peran desa dalam pembangunan nasional?

Sampai saat ini, data level desa terbaru yang bisa digunakan adalah data Potensi Desa (Podes) 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi data yang digunakan pada tulisan ini mencerminkan situasi pada tahun 2014. Berdasarkan Podes 2014, Sulawesi Selatan tercatat memiliki 3.030 desa,  306 kecamatan, dan 24 kabupaten/kota. Ini berarti, rata-rata jumlah desa di setiap kabupaten/kota adalah 126 desa, dengan jumlah desa yang paling banyak di Kabupaten Bone (327 desa) dan paling sedikit di Kota Pare-Pare (22 desa).   

Sebanyak 89 persen desa di Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sumber penghasilan utama dari sebagian besar penduduk-nya. Adapun sebagian desa lainnya adalah sektor jasa (5 persen desa), sektor perdagangan besar/eceran dan rumah makan (4 persen desa), dan sektor lainnya 1 (persen desa). Ini berarti mata pencaharian penduduk di Sulawesi Selatan dominan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Grafik 1).

Grafik 1. Sektor yang Menjadi Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Desa

Pada desa yang penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, sebanyak 64 persen desa yang komoditi/subsektor-nya adalah padi. Ini mencerminkan penghasilan utama sebagian besar penduduk di Sulawesi Selatan berasal dari komoditi padi. Adapun desa lainnya, komoditi/subsektor yang dominan adalah perkebunan (15 persen desa), palawija (10 persen desa), perikanan tangkap dan budidaya (7 persen desa), holtikultra (3 persen desa), dan lainnya (1 persen desa).

Grafik 2. Komoditi/Subsektor pada Desa yang Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Namun dukungan infrastruktur antara satu desa dengan lainnya masih belum merata. Pada desa yang sektor dominannya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, hanya 25 persen desa yang memiliki infrastruktur jalan dari sentra produksi/lahan pertanian ke jalan utama desa yang sudah diaspal/dibeton. Sebagian besar desa ternyata masih jalan tanah (37 persen) dan diperkeras (34 persen). Masih minimnya ketersediaan infrastruktur jalan di sebagian besar desa di Sulawesi Selatan ini perlu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah/desa. Lumrah diketahui infrastruktur jalan berperan penting dalam mendorong dan mengoptimalkan potensi ekonomi di desa. Jika perekonomian desa di Sulawesi Selatan maju, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berkontribusi pada kemajuan perekonomian provinsi. Dengan membangun desa, maka kita akan memiliki basis perekonomian yang kuat. Kemiskinan dan ketimpangan juga akan berkurang signifikan.

Grafik 3. Kondisi Jalan dari Sentra Produksi/Lahan Pertanian ke Jalan Utama Desa

Dari paparan data di atas, maka setiap upaya pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk membangun desa harus didukung. Sejak tahun 2015, pemerintah menyalurkan dana desa yang pada APBN 2018 dianggarkan sebesar Rp. 60 triliun. Meskipun implementasinya masih ada kekurangan, transfer ke desa ini merupakan langkah tepat untuk mengoptimalisasi potensi desa. Argumentasinya, pemerintah di masing-masing desa-lah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Jika yang paling banyak dibutuhkan oleh rakyat di desa adalah jalan, maka seyogianya penyediaan jalan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, kemajuan perekonomian desa merupakan awal mula dari kemajuan perekonomian nasional. Jika perekonomian setiap desa dalam suatu kabupaten/kota maju, maka otomatis maju pula kabupaten tersebut. Jika perekonomian setiap kabupaten/kota  dalam suatu provinsi maju, maka otomatis maju pula provinsi tersebut. Dan terakhir, jika perekonomian setiap provinsi itu maju, maka otomatis maju pula perekonomian secara nasional. Paradigma berpikir ini lah yang sepertinya menjadi strategi kebijakan pembangunan ekonomi saat ini. Tidak kalah pentingnya, kebijakan ini harus disambut dengan perubahan paradigma berpikir oleh seluruh kepala desa di Indonesia. Dana desa bukan untuk foya-foya kepala desa dan orang-orang di sekitarnya, tapi untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh. Setiap kepala desa harus memiliki visi, mau dibawa ke mana pembangunan desa, setidaknya selama periode kepemimimpinannya. Hal ini agar penggunaan dana desa bisa lebih optimal untuk mendukung visi pembangunan desa.

Randi Kurniawan