Displaying items by tag: makassar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menginisiasi pelaksanaan kajian penelitian mengenai aspek sosial dan ekonomi kota Makassar di tahun 2020. Kajian ini difokuskan pada memperoleh gambaran mengenai dua tema pokok yaitu kondisi ekonomi kota Makassar dan kondisi sosial kota Makassar. Secara rinci, analisis kondisi ekonomi mengkaji mengenai pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, tingkat infllasi dan rasio gini. Sementara untuk analisis kondisi sosial lebih kepada analisis kondisi demografi, Indeks Pembanguna Manusia (IPM), dan Kemiskinan.

Kajian ini diselenggarakan dengan melibatkan bapak DR. Agussalim sebagai peneliti senior pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin dan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Untuk pengumpulan, pengolahan data, dan analisis data, tim penyusun dibantu oleh Muhammad Afif Sallatu, SE, M.Sc. dan Salman Samir, SE, M.Sc. dari Lembaga Konsultan Local Governance Celebes (LOGOV) Makassar.

Beberapa temuan dalam kajian ini secara umum antara lain: kinerja perekonomian kota Makassar dalam lima tahun terakhir masih tetap solid dan konsisten berada dalam tren yang terus membaik. Dari sisi lapangan usaha, capian pertumbuhan ekonomi Makassar pada tahun 2019 didorong oleh pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa perusahaan. Sementara, dari sisi penggunaan, capaian pertumbuhan ekonomi utamanya dipengaruhi pertumbuhan konsumsi RT yang tetap stabil dan konsumsi LNPRT yang tumbuh pesat. Sejalan dengan kondisi tersebut, pendapatan per kapita dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. Sementara tingkat inflasi dan rasio gini mengalami penurunan.

Untuk aspek sosial, secara umum, kondisi demografi (jumlah, laju pertumbuhan, penyebaran, dan tingkat kepadatan penduduk) mengalami peningkata. Sementara untuk IPM tergolong sangat tinggi sejak tahun 2016. Selain itu, jumlah dan persentasi penduduk miskin relatif mengalami penurunan dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskina (P2) juga mengalami penurunan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas mengadakan kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Kota Makassar. Dalam kesempatan ini, P2KP Unhas melibatkan tim peneliti dari LOGOV Celebes. Tema intensifikasi merujuk pada peningkatan intensitas pungutan retribusi dari subjek maupun objek retribusi yang selama ini belum terjangkau melalui usaha pungutan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar. Sementara itu, ekstensifikasi merujuk pada upaya memperluas subjek dan objek retribusi atau melakukan penyesuaian tarif retribusi guna memperluas kegiatan penarikan retribusi. Kajian ini diharapkan dapat memaksimalkan kinerja penarikan retribusi serta membuka peluang untuk menambah sumber-sumber pendapatan baru melalui penarikan retribusi. Kajian dijalankan dalam rentang waktu satu bulan, dimulai pada awal Mei 2018 sampai pada pertengahan Juni 2018. Tim kajian dipimpin oleh Dr. Nursini, S.E., M.S. dari P2KP Unhas.

Tahap awal pengerjaan kajian dilakukan dengan mengadakan rapat bersama antara tim ahli kajian yang diisi oleh para peneliti dari P2KP Unhas dan LOGOV Celebes, dengan Bapenda Kota Makassar yang menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi Kota Makassar. Dari rapat bersama ini, OPD pengelola retribusi menjelaskan pencapaian penarikan retribusi serta pandangan-pandangan umum terkait upaya peningkatan penarikan retribusi Kota Makassar. Pandangan-pandangan umum inilah yang kemudian dieksplorasi lebih jauh lagi oleh tim ahli dengan masing-masing melakukan wawancara mendalam kepada pengelola retribusi. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses penarikan retribusi yang selama ini telah berjalan. Dengan memahami proses penarikan retribusi, tim kajian dapat mengidentifikasi peluang intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi Kota Makassar.

Hasil kajian menemukan bahwa ketersediaan data subjek pajak yang lengkap menjadi masalah utama dalam mengintensifkan penarikan retribusi. Retribusi layanan pemeliharaan makam misalnya. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemakaman, sebagai pengelola retribusi pelayanan pemeliharaan pemakaman, tidak memiliki data lengkap mengenai orang-orang yang dimakamkan dalam lahan penguburan milik Pemerintah Kota Makassar. Objek retribusi pemeliharaan makam adalah seluruh makam yang menempati lahan penguburan Pemkot Makassar dengan tarif 50 ribu rupiah setiap tahunnya. Sayangnya UPT Pemakaman hanya memiliki data pemakaman dalam tiga tahun terakhir, sehingga kinerja penagihan retribusi hanya mampu menjangkau keluarga orang-orang yang dimakamkan dalam tiga tahun terakhir tersebut. Masalah ketersediaan basis data ini juga ditemukan dalam objek retribusi lainnya. Selain itu, tidak ada insentif tambahan bagi tenaga penagih retribusi. Hal ini kami temukan pada proses penagihan retribusi persampahan. Tidak optimalnya pemberian insentif bagi tenaga penagih berimplikasi pada tidak optimalnya juga kinerja penagihan personil tersebut.  Hasil kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Bapenda Kota Makassar untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Anggota Tim Peneliti LOGOV Celebes kembali melakukan kajian keuangan daerah Kota Makassar. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Anggota Tim Peneliti Local Governance (LOGOV) Celebes yang dilibatkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Unhas dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Tema kajian yang diusung yakni “Restrukturisasi Administrasi PAD Kota Makassar.” Pemilihan tema kajian dilatarbelakangi oleh pemungutan PAD Kota Makassar yang dinilai tidak efisien karena masih melalui tahapan administrasi yang cukup panjang. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat mengurai seluruh proses administrasi pemungutan PAD (mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan), sehingga dapat memberikan solusi yang akurat terkait efisiensi dalam proses administrasi pemungutan PAD.

Kajian berjalan dalam kurun waktu pertengahan September 2018 hingga Desember 2018. Tim peneliti dalam kajian ini dipimpin oleh Dr. Nursini, S.E., M.A. yang merupakan tim ahli P2KP Unhas sekaligus sebagai tenaga ahli LOGOV Celebes. Proses awal kajian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh pengelola PAD Kota Makassar. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi retribusi, pajak daerah, dividen atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Proses selanjutnya adalah menuliskan hasil analisis dalam laporan hasil kajian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan.

Secara umum, hasil kajian menemukan bahwa terdapat inefisiensi administrasi PAD pada tahap pelaporan hasil pungutan yang dilakukan oleh masing-masing pengelola PAD. Aktivitas yang dinilai tidak efisien tersebut yakni pada tahap pelaporan, masing-masing pengelola PAD akan dikumpulkan pada satu rapat rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian data yang dimiliki tiap pengelola dengan data yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Padahal, proses ini sebenarnya dapat diefisienkan dengan cara BPKAD melakukan verifikasi data kepada masing-masing pengelola PAD dalam sebuah aplikasi.

Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan dari kajian yang dilakukan, maka tim peneliti menggandeng PT Tsurayya Media Transenden (perusahaan pengembang website) meluncurkan sebuah aplikasi demo sistem informasi berbasis internet. Aplikasi tersebut dapat mengintegrasikan tiga unsur yang terlibat dalam pengelolaan PAD Kota Makassar, yakni seluruh organisasi yang melakukan pemungutan PAD, Bapenda selaku koordinator pengelola PAD, dan BPKAD selaku badan pencatatan keuangan daerah. Melalui aplikasi tersebut, para pengelola PAD dapat melaporkan kinerja pengumpulan PAD yang memungkinkan Bapenda memantau capaian pendapatan dari masing-masing pengelola PAD. Selain itu, BPKAD juga dapat melakukan verifikasi data pendapatan yang dilaporkan oleh seluruh pengelola PAD melalui aplikasi yang telah terintegrasi tersebut. Dengan demikian, administrasi PAD diharapakan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kinerja pemungutan PAD dapat berjalan optimal.