Pilkada serentak telah berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu. Masyarakat telah memberikan haknya untuk memilih Bupati/Walikota atau Gubernur yang menjadi pilihanya. Salah satu prinsip utama dalam Pilkada adalah masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya. Namun apa sebetulnya faktor-faktor penting yang dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihannya?

Tulisan ini akan mengeksplorasi informasi yang bersumber data Indonesia Family Life Survey Tahun 2014. Data ini menyajikan informasi yang sangat lengkap terkait aspek-aspek perilaku kehidupan rumah tangga dan individu di Indonesia, termasuk di antaranya adalah hal penting apa saja yang dipertimbangkan individu dalam memilih Bupati/Walikota. Meskipun publikasi terakhir data ini pada tahun 2014, namun informasi yang diperoleh tetap bisa dijadikan insight untuk menggambarkan perilaku masyarakat secara komprehensif mengingat jumlah respondennya cukup besar.

Pada Kuesioner Buku 3A Modul TR, terdapat pertanyaan yang ditujukan pada individu dewasa (>15 tahun): Apakah menurut Ibu/Bapak/Sdr penting dipertimbangkan dalam memilih Bupati/Walikota? Dengan beberapa pilihan kaetgori jawaban: penampilan, popularitas, kualitas program, kesamaan afiliasi politik, kesamaan aliran kepercayaan atau agama, kesamaan etnis, pengalaman dalam pemerintahan, pertimbangan gender, besarnya uang kampanye (“uang transport), dan umur. Seluruh pilihan tersebut dijawab oleh responden “Ya” atau “Tidak”. Jika jawaban “Ya”, artinya responden menilai faktor itu penting. Sebaliknya, jika jawaban “Tidak”, artinya responden menilai faktor itu tidak penting. Adapun jumlah responden yang dianalisis sebanyak 31.398 individu.  

Secara umum, sebagian besar responden (>90%) menilai faktor kualitas program dan pengalaman calon Bupati/Walikota dalam pemerintahan adalah hal penting dalam memilih Bupati/Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cukup rasional dalam menentukan pilihannya. Faktor-faktor inilah yang memang seyogianya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan Bupati/Walikota.

Sementara itu, faktor-faktor lain seperti penampilan, popularitas, kesamaan afiliasi politik, kesamaan aliran kepercayaan atau agama, kesamaan etnis, gender, dan umur juga dinilai penting (>50%). Memang faktor-faktor ini masih melekat di tengah masyarakat kita, meskipun proporsi responden yang setuju bahwa faktor ini penting hanya berkisar 50 – 70%.

Sebaliknya, faktor besarnya uang kampanye (“uang transport”) kurang begitu penting, dimana hanya 40% responden menilai bahwa uang kampanye menjadi pertimbangan dalam memilih Bupati/Walikota. Sebagian besar masyarakat sepertinya menyadari bahwa pemberian berupa uang atau barang dari calon Bupati/Walikota merupakan perilaku yang tidak tepat, sehingga hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan Bupati/Walikota. Akan tetapi, edukasi tetap perlu dilakukan kepada masyarakat mengingat angka 40% tersebut masih terbilang tinggi.

Randi Kurniawan

Lampiran: