Displaying items by tag: indonesia

Pasar dunia cenderung lebih bebas dan terbuka. Fenomena ini tidak dapat dihindari karena setiap negara menginginkan pasar dunia yang terbuka untuk produk ekspornya. Setiap hambatan, baik tarif maupun non-tarif, dicoba untuk dikurangi atau dihilangkan melalui perjanjian bilateral, regional dan multilateral. Sementara negara-negara mengharapkan pasar dunia yang semakin bebas, Amerika Serikat menarik diri dan menjadi proteksionis. Pada April 2018, Amerika Serikat secara resmi memutuskan penerapan tarif impor anti-dumping untuk produk-produk biodiesel Argentina dan Indonesia. Amerika Serikat menaikkan tarif impor anti-dumping, setelah menuduh kedua negara melakukan praktik dumping. Kebijakan tarif untuk impor antidumping Amerika Serikat berupaya melindungi industri dalam negerinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tarif impor anti-dumping Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia dan Argentina. Studi ini menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE) untuk mengamati dampak kenaikan tarif impor anti-dumping Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia dan Argentina dan kawasan lainnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tarif impor anti-dumping Amerika Serikat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan Argentina. Selain itu, kebijakan tersebut juga berdampak negatif pada negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tarif impor anti-dumping Amerika Serikat untuk produk biodiesel Indonesia dan Argentina memiliki dampak global.

Tautan artikel dapat diakses dengan mengunduh pada lampiran pada bagian attachment di bawah.

Dalam Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur disebutkan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pembangunan infrastruktur mencakup sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyeberangan sungai dan danau; prasarana dan sarana pengairan seperti bendungan, jaringan pengairan, bangunan pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air; prasarana dan sarana permukiman, industri dan perdagangan seperti bangunan gedung, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan skala besar, reklamasi lahan, jaringan dan instalasi air bersih, jaringan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan sistem drainase; dan bangunan dan jaringan utilitas umum seperti gas, listrik, dan telekomunikasi.

Infrastruktur merupakan salah satu variabel penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sementara secara mikro, infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Sementara, studi yang dilakukan Aschauer (1989) dan Munnell (1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 60% (Suyono Dikun, 2003). Bahkan dalam studi dari World Bank (1994) disebutkan elastisitas PDB terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07% sampai dengan 0,44%. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Daya saing dianggap sebagai salah satu sumber dari ketahanan suatu negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Dengan daya saing tinggi, negara dapat menjaga pertumbuhan ekonominya dan mulai membangun kehidupan negara yang teratur dan saat itu pembangunan peradaban dimulai. GCI indonesia berdasarkan WEF pada tahun 2017/2018 berada pada ranking 36 naik 5 peringkat yang sebelumnya di posisi 41 dari 137 negara. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan tiga kelompok pilar yaitu kelompok persyaratan dasar dari ranking 52 menjadi 46, kelompok penopang efisiensi dari ranking 49 menjadi 41, dan kelompok inovasi dari ranking 32 menjadi 31. Khusus untuk infrastrukur sebagai komponen dalam kelompok persyaratan dasar juga mengalami peningkatan ranking yang di tahun 2016 berada pada posisi 60 meningkat menjadi posisi 52 pada tahun 2017. Jika dilihat secara detail mengenai pilar infrastruktur, dari 9 indikator, hanya indikator fixed-telephone lines yang peringkatnya turun, selebihnya terjadi perbaikan peringkat. Jika dibandingkan dengan negara asia tenggara, Indonesia tetap berada di posisi ke 4 di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Lima besar masalah utama penghambat daya saing bisnis adalah masalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, akses terhadap pembiayaan, dan inflasi (WEF, 2016). Secara khusus, masalah infrastruktur pada tahun 2017 menempati urutan ke-4 yang sebelumnya berada di urutan ke-3 teratas atau masuk dalam 5 besar masalah. Lima faktor utama penghambat daya saing jika diurut dari tahun 2013-2017 memperlihatkan infrastruktur selalu masuk dalam 5 besar masalah daya saing walaupun di tahun 2017 peringkatnya turun. Jika dibandingkan dengan 5 negara lainnya, negara yang berada di posisi 3 teratas (Singapura, Malaysia, dan Thailand), masalah infrastruktur sudah tidak lagi menjadi 5 masalah teratas yang menghambat daya saing negara.

Kondisi Permasalahan Infrastruktur di Indonesia dapat ditelisik dari beberapa faktor. Faktor internal seperti minimnya anggaran negara terhadap pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, faktor eksternal seperti pembebasan tanah. Banyak proyek pembangunan infrastruktur terkendala karena sulitnya pembebasan tanah. penyebab yang sering muncul adalah sulitnya menemukan kesepakatan mengenai harga ganti rugi tanah. Mahalnya harga tanah dipicu oleh pasar tanah yang tidak transparan, kebutuhan akan ruang yang tinggi, dan sistem hukum pertanahan. Secara umum, permasalahan infrastruktur selalu berada pada narasi kompleksitas pertanahan baik dari aspek perizinan maupun penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Selain memiliki dimensi ruang yang luas, sesuai cakupan infrastruktur dalam Keppres no 81 tahun 2008, pembangunan infrastruktur juga diperhadapkan kedalam beberapa permasalahan. Pertama, infrastruktur membutuhkan invetasi yang cukup besar, waktu pengembalian modal yang panjang, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Kedua, pembangunan menjadi prasyarat bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang kehidupan. Ketiga, adanya persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan investor baik dari dalam maupun luar negeri (Haris, Kasubdit Pertanahan Bappenas). Selain itu, infrastruktur tidak dikatakan selesai ketika telah dibangun, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana aspek kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan dipenauhi dalam operasional infrastruktur  tersebut.

Andi Risfan Rizaldi

Beberapa Peneliti dari LOGOV Celebes, terdiri dari Syahril, Rahmat Aiman, dan Serpian, bergabung dalam kegiatan penelitian Perilaku Mobile Internet dan Dampaknya terhadap Perkembangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penelitian ini mengambil sampel individu pada di tiga daerah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa. Dalam koordinasi yang diselenggarakan di Hotel Aston Makassar pada tanggal 8 Desember 2017, Tim Peneliti dari UGM yang dipimpin oleh B. M. Purwanto, M.B.A, Ph.D. beserta tim Bayu Aji Aritejo, M.M., M.Si., Ph.D., dan Diny Ghuzini, M.Ec., Ph.D. memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan survei kepada Peneliti LOGOV Celebes.

Desentralisasi (fiskal) di Indonesia menarik untuk diamati karena berbagai alasa. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang relatif baru dalam mempraktekkan sistem desentralisasi, namun pada tahap awal implementasinya dinilai sebagai "big-bang decentralization" (dentuman besar desentralisasi). Kedua, sumber pertikaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tampaknya lebih banyak berada di area desentralisasi fiskal daripada desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiga, format desentralisasi fiskal (terutama menyangkut transfer fiskal dan penyerahan kewenangan di sisi penerimaan) belum sepenuhnya mencerminkan relasi yang ideal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, paling tidak menurut perspektif daerah.

Buku ini tidak menyediakan jawaban cerdas atas sebuah pertanyaan paling fundamental: apakah desentralisasi (fiskal) yang dipraktekkan di Indonesia saat ini akan sanggup meredam sentimen kedaerahan, mengeliminasi rasa ketidakpuasan daerah, memperbaiki kualitas layanan publik, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran? Meskipun demikian, buku ini menyediakan berbagai informasi dan fakta menarik serta sejumlah catatan kritis mengenai praktek desentralisasi fiskal di Indonesia.